Pelepasan Lahan Bandara Dapat Sinyal Positif

JAKARTA - Persiapan pengembangan Bandara Notohadinegoro Jember terus digenjot Bupati Faida. Berbagai lobi di pemerintah pusat pun dilakukan Pemkab Jember dalam sepekan ini.

Salah satu fokus lobi Pemkab Jember, soal pelepasan tanah PTPN yang selama ini digunakan untuk bandara. Lobi bukan lagi untuk memperpanjang hak pinjam lahan. Melainkan fokus pada pelepasan lahan menjadi hak milik Pemkab Jember.

Seperti yang dilakukan Jumat (25/8) kemarin. Rombongan Bupati Jember, mendatangi kantor Kementerian BUMN di Jakarta. Mereka langsung menggelar konsolidasi bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian BUMN, membahas teknis pelepasan lahan milik PTPN, yang tak lain perusahaan di bawah kementerian tersebut.

Belum ada kesepakatan pasti soal pertemuan tersebut. Namun, sinyal keseriusan melepaskan aset perkebunan untuk Pemkab Jember, rupanya semakin jelas ditunjukkan Kementerian BUMN. Bahkan, mereka pekan depan berencana datang ke Jember untuk menindaklanjuti.

Kepada Jawa Pos Radar Jember, Bupati Faida, terus menegaskan keseriusannya mewujudkan Jember menjadi embarkasi antara haji dan umrah.

Terlebih, cita-citanya itu didukung penuh Presiden Joko Widodo. "Bapak Presiden begitu serius mendukung. Kami yang didukung, harus jauh lebih serius," katanya. 

Kata Faida, soal pelepasan tanah untuk Bandara Notohadinegoro, kuncinya ada di Kementerian BUMN. Sebab, PTPN merupakan perusahaan negara yang ada di bawah Kementerian BUMN. "Kami bersyukur, respons Kementerian BUMN sangat baik," katanya.

Komitmen tegak lurus bupati pun, juga dimainkan untuk proses pengembangan bandara. Supaya tidak terjadi persoalan hukum di kemudian hari, bupati melibatkan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember.

Kajari Ponco Hartanto, saat diwawancarai di Kantor Kementerian BUMN, menyambut baik komitmen Bupati Faida. Katanya, memang seharusnya bupati harus mengantisipasi persoalan hukum sebelum terjadi.

Apalagi, niatan untuk embarkasi antara haji dan umrah, sebuah upaya kebaikan untuk umat yang tak lain warga Jember dan sekitarnya.

"Selama ini kejaksaan intens diajak berkomunikasi. Supaya dalam proses pelepasan lahan bandara, tidak menimbulkan persoalan hukum. Saya menilai ini baik," tuturnya.

Perlu diketahui, tanah PTPN yang dimohon untuk bandara seluas 120 hektare. Selain itu, kedatangan Presiden Joko Widodo di Jember, sudah berjanji akan mengucurkan anggaran bernilai ratusan miliar rupiah. Dana itu untuk pengembangan terminal bandara dan runway.

Presiden Joko Widodo, bahkan berani memasang target proyek bandara di Jember harus selesai di tahun 2019. Menginginkan segera selesai, supaya manfaat bandara untuk sub embarkasi haji dan umrah, segera terealisasi dan cepat dinikmati masyarakat. 

Kemudian, janji presiden ditindaklanjuti kedatangan Menteri Perhubungan (Menhub). Saat tiba di Jember, Menhub lebih bicara soal teknis.

Seperti postur anggaran yang dipatok Rp 370 miliar di tahun 2018, dan perpanjangan runway menjadi 2.400 meter dengan lebar 45 meter. 

Saat itu, Menhub Budi Karya, menilai bahwa panjang runway yang demikian, sudah layak untuk landasan terbang semua maskapai yang ada di Indonesia. Artinya, pesawat untuk kepentingan embarkasi pun, juga sudah cocok untuk Jember.

Menhub memang sempat menjelaskan, bahwa anggaran pemerintah pusat bisa dicairkan, apabila lahan bandara sudah menjadi milik Pemkab Jember.

Meski kemudian, status Bandara Notohadinegoro harus di-take over ke pusat. Namun, pemkab masih bisa mengelola dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Supaya persiapan embarkasi lebih konkret, Pemkab Jember pun juga sudah menyiapkan rencana pembangunan asrama haji.

"Pemerintah pusat fokus pengembangan bandaranya, kami yang di daerah menyiapkan asrama hajinya," kata Faida.

Asrama haji bukan hanya untuk haji. Melainkan juga untuk wisma atlet, wisma daerah, wisma diklat, dan hotel transito. Supaya muncul multi manfaat.

"Kami tidak ingin wisma haji hanya untuk haji. Tapi harus menimbulkan manfaat lain untuk masyarakat Jember," terangnya. 

Bupati Faida berharap ada dukungan dan doa dari masyarakat. Bahkan, pengawalan dari pihak dewan, juga diharapkan untuk Jember baru yang lebih baik. 

Perlu diketahui, saat Menhub berkunjung ke Jember, Jawa Pos Radar Jember, juga pernah mendapat keterangan dari Ketua DPRD Jember, Thoif Zamroni.

Dia mendukung rencana pengembangan bandara tersebut. "Selama untuk kebaikan masyarakat, DPRD mendukung penuh langkah baik eksekutif," katanya. 

(jr/rul/hdi/das/JPR)

Sumber: www.radarjember.com